Konsolidasi KB di BPPKB Jabar

Kalaulah pada pertemuan pertama dalam pentaloka KB di Horison Bandung kurang menaruh simpati dengan pernyataan Drs. Rukman Heriyana, MM yang mengatakan bahwa “ KB mundur setelah otonomi daerah dengan para Kepala OPD KB di serahkan pada orang Daerah” namun lain halnya pada saat Konsolidasi Gerakan KB di BPPKB Propinsi Jawa Barat. Ada satu kesan yang sangat menarik diantaranya ketika menyampaikan materi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sehat Sejahtera. Dijelaskannya bahwa ada dua kata kunci untuk mencapai sejahtera . yang pertama Keluarga Kecil yang Kedua Bahagia.

                 Untuk mencapai keluarga kecil diharuskan memahami tentang konsep keluarga kecil dipengaruhi oleh dua indikator yang pertama pola kawin yang kedua kualitas kesertaan KB. Mengapa antara pola kawin dengan kualitas kesertaan KB yang menjadi penyebabnya. Dikarenakan pola kawin itu bisa dari kedewasaan saat kawin pertama dan  yang kedua adalah tidak berganti-ganti pasangan. Jangan sampai istilah dua anak cukup dari istri pertama, dua dari istri ke dua , dua dari istri ke tiga dan dua dari istri ke empat. Sedangkan pendewasaan usia perkawinan akan menunda kehamilan anak pertama dan dewasa dari segi sosiologis,etis, ekonomis.

                Kualitas kesertaan jadi akseptor KB dengan menggunakan alat kontra sepsi yang tepat misalnya untuk yang baru menikah supaya mensukseskan KB melalui pemakaian kondom. Jika sudah mempunyai anak satu maka alih cara dengan menggunakan suntik dan pil. Ketika sudah mempunyai anak dua maka diharapkan bisa alih cara menggunakan Implan, atau MOW maupun MOP. Dengan demikian bermacam alat kontrasepsi yang disediakan harus tepat pula dalam penggunaan. Baik dilihat dari sosial, budaya, daya tahan tubuh ataupun dari jumlah anak yang dilahirkan. Sudah tidak jamannya bila keberhasilan KB hanya dengan TFR tapi harus sudah mengarah pada pembatasan jumlah anak yang dilahirkan  dengan tidak di rata-ratakan dengan jumlah PUS yang tidak mempunyai anak. Atau wanita subur. Sebab wanita subur tidak semuanya mempunyai pasangan.

                Sedangkan keluarga bahagia indikatornya adalah ketahanan keluarga dengan kesejahteran keluarga. Ketahanan keluarga digunakan dengan program BINA-BINA dari mulai bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina pasangan usia subur, bina lingkungan keluarga dan bina keluarga lansia. Sedangkan untuk mencapai keluarga sejahtera diharapkan setiap kepala keluarga mempunyai penghasilan dan anggota keluarga menunjang dengan usaha peningkatan pendapatan keluarga. Konsep antara KUKM dengan UPPKS tidak sama dan bisa dibedakan tapi ada kesamaan yaitu untuk memperoleh pendapatan. Kalau KUKM untuk mendapatkan penghasilan utama dari Kepala Keluarga. Sedangkan UPPKS untuk mendapatkan pendapatan tambahan keluarga yang dilakukan oleh anggota Keluarga. Karena tidak mungkin untuk meningkatkan tahapan keluarga hanya dengan menggunakan pendekatan UPPKS.

                Konsep yang ditawarkan dalam konsolidasi gerakan KB di BPPKB Jabar sangat mengilhami seluruh OPD KB di Jawa Barat untuk kembali  melakukan pendataan yang akurat dari pendataan keluarga dan menyisir data base UPPKS ketika diluncurkannya program TAKESRA dan KUKESRA. Yang kini sedang digarap dan dilestarikan oleh Yayasan Damandiri. Kesan pertama yang ditampilkan oleh Kakanwil BKKBN jabar tahun 2009 ternyata berubah dari pendapatnya yang menyudutkan KB mundur akibat otonomi dengan pejabat OPD KB oleh orang daerah. Malah dijadikan mitra kerja utama. Bahkan diakui sebagai mitra kerja yang berada pada lini terdepan.

                Dengan perubahan paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi di dorong melalui pola kemitraan memberikan peluang besar bagi gerakan KB untuk bangkit kembali dengan asumsi kegiatan Revitalisasi Gerakan KB. Apalagi di Jawa Barat ada dua institusi yang menangani KB. Yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan/KB dengan Badan Koordinasi KB. Namun dengan pola kemitraan yang handal diharapkan saling memberi asupan energi positif. Dengan pola pembagian fungsi dan tugas yang tidak saling duplikasi melainkan harus saling mendukung.  Maka NKKBS di bagai dua peran BKKBN bisa leading melalui program KIE dan Pelayanan KB disertai dengan pemerataan DAK bagi setiap Kabupaten Kota demi tercapainya Keluaga Kecil ( dua anak cukup/ atau dua anak lebih baik. Sedangkan BPPKB harus leading dibidang Keluarga Bahagia melalui program Perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga dengan asupan revitalisasi program UPPKS. Tentunya disinegrikan dengan program UP2K.

                Kalaulah di saat baru ada BKKBN dana program NKKBS itu dibiayai hanya dari APBN. Namun setelah ada BPPKB maka bantuan dari APBD untuk mensukseskan program KB jangan dikeloka oleh BKKBN melainkan harus oleh BPPKB. Jangan sampai tugas pokok dan fungsinya harus sinergi tapi dalam hal dana dan sumber daya masing-masing apa lagi tidak ada benang merah. Bisa jadi yang menjadi kegagalan program KB tidak proporsionalnya antara pengelolaan sumber daya manusia dengan pengelolaan sumber dana. Sebab dalam organisasi apapun mesti menggunakan teori Balance Scord Card. Di dalam-nya harus memperhatikan ketersediaan organisasi, sumber daya manusia, pertumbuhan dan perkembangan dengan kecukupan dana/biaya. Sehingga visi dan misi  akan mudah dicapai.

                Dikala konsolidasi program KB hanya melakukan ekpose program dari masing-masing pihak tanpa ada satu kesepakatan untuk mendekatkan tugas dan tanggung jawab. Maka program KB bukan semakin maju malah akan semakin mundur dikarenakan terjadi tarik menariknya kepentingan. Di satu sisi urusannya sudah menjadi urusan daerah. Sedangkan sumberdaya masih tetap dipegang oleh Pusat. Bahkan terjadi bayang-bayang dua kepentingan yang saling tarik ulur. Apalagi bila hanya untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah menduduki jabatan untuk tetap mempunyai jabatan statusquo. Maka progarm KB akan kerdil. Dikarenakan over dosis dalam menumbuhkan motivasi tidak diimbangi dengan kearipan lokal yang sesuai dengan situasi dan kondisi OPD KB berada.

                Janganlah berbicara komitmen bila masing-masing pihak saling tarik ulur kepentingan. Di satu sisi BKKBN masih tetap mempertahankan eksistensinya. Di sisi lain BPPKB baru meraba-raba tentang prioritas program yang akan dilakukan untuk mengendalikan laju pertumubuhan penduduk dan membatasi jumlah kelahiran di Jawa Barat. Apalagi bila orang-orang yang ada di BPPKB hanya droping dari Singasana Gedung Sate tanpa mempunyai basic di lapangan dalam mensukseskan progarm Ketahanan Keluarga ataupun pengendalian TFR. Bahkan menghapal istilah-istilah yang dilahirkan oleh BKKBN saja tidak dijiwai dan didefinisikan secara operasional. Mungkin yang ada hanya “adu geulis”. Semuanya hanya show of post dengan dalih KIE dan Advokasi untuk menggebyarkan program KB.

                Jangan lupa bahwa titik tumpu keberhasilan KB adalah pada penurunan jumlah penduduk atau penduduk seimbang. Jika TFR rendah tapi kenyataan jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun berarti ukuran keberhasilan itu harus dirubah. Karena TFR mengukurannya dari rata-rata wanita usia subur melahirkan anak. Padahal wanita subur itu ada juga yang tidak berpasangan dan tidak mempunyai anak sama sekali. Eksesnya bisa saja secara absolut di lapangan banyak wanita usia subur yang melahirkan anak melebihi dari TFR. Makanya dalam penggarapan program KB bukan hanya menghitung TFR tapi bagaiman wanita subur itu dibatasi kemungkinan mempunyai anaknya tidak melebihi dua. Bahkan program KB tidak hanya cukup oleh adanya aturan, yang lebih utama adalah kesadaran bahwa terlalu banyak anak yang menyebabkan menggerogoti sumber daya alam dan sumber daya dana/biaya untuk bertahan hidup.

                Dalam konsolidasi program KB di Jawa Barat harus ditunjang oleh sistem administrasi kependudukan yang paripurna supaya bisa dicari akar permasalahan utama. Apakah terus bertambahnya jumlah penduduk Jawa Barat dari akibat orang Jawa Barat senang mempunyai anak banyak atau terlalu banyaknya migrasi dari luar Jawa!  Bukan berarti membuat dikotomi antara Jawa dan Luar Jawa melainkan harus ada titik temu bahwa Keluarga Kecil akan menunjang Keluarga Bahagia Sehat dan Sejahtera. Kasihan istilah NKKBS sudah lama digulirkan tapi kenyataannya program instan dari mulai Raskin, Jamkesmas, PNPM, PKH, BOS hanya jadi beban negara yang tidak mampu merubah keadaan dari karakter konsumtif kepada karakter produktif.

                Konsep NKKBS bila hanya angan angan dan hanya sebuah teori yang menghiasi rak buku. Sampai kapan pun tidak akan pernah terjadi perubahan. Dan mungkin saja hanya mampu membuat visi dan misi yang target waktunya ditentukan setelah tidak berkarya dan tidak bertanggung jawab. Janganlah visi dan misi hanya menjadi beban warisan utang politik bagi generasi mendatang atau utang sosial bahkan utang finacial.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: