Pentaloka Tahun 2009

Bagi setiap Kepala OPD KB yang baru, mesti mengikuti Pentaloka merupakan penataran dan lokakarya. Wajar bagi Kota Sukabumi mengikuti pentaloka pertama di Hotel Horison Bandung. karena pada saat itu dilakukan di Bandung. Bahkan kebetulan ketika tahun 2009 ada penggantian Kepala Kanwil BKKBN dari Drs. Bunyamin kepada Drs. H. Rukman Heryana bahkan saat itu masih merangkap sebagai Direktur Advokasi BKKBN Pusat. Namun sayang kesan pertama yang disampaikan oleh Kepala Kanwil BKKBN sangat menggugah untuk berbicara meluruskan pernyataan yang menyebutkan bahwa “ Kemunduran KB dikarenakan ada otonomi daerah dan pejabat KB tidak berasal dari Insan KB yang berlatar belakang Nip 38.”

Seolah-olah mempropokasi semua OPD KB harus dari insan Kb dan tidak setuju dengan otonomi urusan KB. Apakah benar pernyataan itu atau hanya wujud dari kekecewaan. Karena sejak KB di gulirkan di Indonesia tidak hanya dikerjakan oleh insan KB malahan bila diprosentase kan 80% menggunakan power Kepala Daerah yang mampu menggerakan aparatnya dari mulai RT, RW, Lurah, Camat, para Kepala Bagian Kesra. Bahkan Instansi vertikal yang ada di daerah di komado oleh Kepala Derah untuk membantu gerakan KB. Namun kesannya bahw keberhasilan KB pada orde baru dan orde transisi merupakan keberhasilan kerja BKKBN dan ketika orde reformasi ada kemunduran KB seolah-olah gara-gara di otonomkan.

Pada kenyataan di lapangan justru banyak insan KB yang ‘sumringah’ ketiak KB jadi urusan daerah. Karena dari jabatan eselon III naik jadi eselon II dan dari eselon IV jadi eselon III bahkan dari eselon V jadi eselon IV. Termasuk ada yang diakui keberadaannya untuk menjabat sebagai Camat, sebagai Asisten, sebagai lurah dan berbagai jabatan struktural lainnya. Bahkan gejolak muncul ketika orang-orang yang tadinya malas dan tetap berada di instutusi KB yang mengembangkan konflik kepentingan. Jadi tidak arif bila otonomi daerah dan pejabat yang dari luar KB dituding sebagai biang keladi mundurnya program KB. Namun wajar bila pendapat dan pemahaman Drs. Rukman Heryana, MM menganggap bahwa kemunduruan KB disebabkan oleh otonomi daerah karena salah satu tujuan dari Pentaloka itu menyerap ilmu baru dan dilokakaryakan untuk menjadi sebuah rekomendasi. Sehingga pernyataan yang subjektif itu tidak dijadikan rekomendasi pentaloka.

Justru yang direkomendasikan pada pentaloka di Horison adalah Revitalisasi KB memanfaatkan otonomi daerah dan meningkatkan kapasitias building dari pejabat di luar insan KB untuk mempunyai komitmen melakukan revitalisasi program KB bahkan di andalkan untuk mengadvokasi Bupati atau Walikota dalam gerakan KB. Apa lagi para pejabat dari Pemda mempunyai hubungan emosional dengan para Bupati dan Walikota baik dalam hal penyuluhan atuapun dalam perencanaan anggaran. Terutama dalam memberikan insentif bagi para PLKB. Jika ketika masih di bawah binaan BKKBN para PLKB hanya diberi bantuan untuk pembinaan sebesar seratus ribu satu semester. Maka ketika di otonomikan mereka mendapat tunjangan daerah setiap bulan. Mendapatkan motor dari DAK dan bensinnya diberikan oleh daerah. Bahkan kalau dulu anggaran itu hanya dari cukilan kini ditambah dari APBD.

Di sisi lain anggaran dari BKKBN hanya jadi suplemen di daerah karena pengaturan sepenuhnya ada di Provinsi dengan sistem pengelolaan keuangan menggunakan mekanisme penunjukan pembantu PPTK dan Bendahara PUM. Jadi yang menjadi pertanyaan apa benar gara-gara otonomi daerah gerakan KB mundur atau justru dari orang BKKBN itu sendiri yang setengah hati untuk larut dalam sebuah mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik. Apakah dalam sistem penganggaran atau dalam sistem pembinaan. Sebenarnya metoda lama yang sudah cukup mengakar di BKKBN perlu disesuaikan dengan perkembangan jaman yang sedang terjadi. Baik dalam Mekop maupun dalam sistem pembinaan kepegawaian. Kalau dulu Badan Diklat BKKBN banyak melatih orang dalam. Tetapi di jaman reformasi dan global yang mengedepankan pembangunan partisipatif harus banyak melatih masyarakat dengan mengembangkan kearifan loka.

Jika metoda pembinaan hanya menganut teori sentralisasi dengan keseragaman untuk daerah satu dengan daerah lainnya. Tapi setepah otonomi harus menyesuaikan dengan adat kebiasaan suatu daerah. Beda cara melakukan KIE di Manokwari dengan KIE di Sukabumi. Baik dari kultur, bahasa dahkan kepercayaan. Tapi kalau hanya menggandalkan metoda mengundang aparat daerah atau masyarakat ke pusat atau ke provinsi maka kegiatannya tidak akan membumi. Disebabkan sangat heterogen kondisi di daerah. Kalaupun harus ada standarisasi mekop ataupun SPM hendaknya kisi-kisinya saja. Disertai dengan pertanggung jawaban mengacu pada target kinerja. Namun perhitungannya harus sesuai dengan kondisi daerah. Misalnya pembiayaan satu akseptor bagi PUS di Aceh pasti berbeda dengan pembiayaan satu akseptor PUS dari Jakarta atau di NTT.

Ketika capaian kinerja Jawa Barat dibandingkan dengan Maluku menggunakan standar prosentase maka beda makna dan konstribusinya terhadap laju pertumbuhan penduduk jika dihitung dari angka absolot. Misalnya capaian kinerja maluku 80% dari 2.000.000 dibandingkan dengan capaian kinerja 20% dari 45.000.000 tentunya jika dari angka absolut maka kinerjanya lebih baik Jabar. Namun jika ukurannya prosentase maka maluku yang baik walaupun jumlah absolutnya hanya 1.600.000 orang sedangkan jabar 9.000.000 orang. Jelas kalau 80% labih besar jika dibandingkan dengan 20% tapi kalau 9.000.000 pasti akan lebih besar jika dibandingkan dengan 1.600.000. Namun ketika dihitung dari resiko dan tingakat kesulitan pasti akan lain lagi analisisnya. Makanya tidak bisa jika kemunduran KB hanya ditudingkan pada masalah otonomi daerah atau pejabat KB banyak dikuasai orang daerah.

Melainkan dengan adanya otonomi daerah mesti diperdalam analisisnya dan dicari pormulasi teori baru untuk melakukan KIE dan Pelayanan KB. Jangan sampai keberhasilannya mau diakui tapi resiko yang harus dihadapi dilepaskan pada tanggung jawab orang lain. Di sisi lain sudah tidak jamannya untuk mengakui keberhasilan ataupun kontribusi orang lain hanya diakui sebagai kinerja diri sentiri. Justru lingkungan strategis yang dihadapi harus dipecahkan bersama. Orang pusat bagaimana mengadvokasi pimpinan tertinggi untuk komitmen terhadap KB diimbangi dengan prioritas pembangunan serta prioritas anggarannya. Sedangkan daerah untuk meyakinkan pejabat daerah atau Bupati/Walikota serta Gubernur untuk membuat kelembangan dan KUA PPAS memberikan porsi yang logis pada gerakan KB.

Yang terlebih penting adalah memahami bahwa pembangunan itu harus berwawasan kependudukan. Sebesar apapun PDRB ataupun Neraca Perdangan meroket dengan nilai ukur LPE yang signifikan peningkatannya jika gini rasio ataupun nilai ketergantungan penduduk sangat curam apalagi penambahan penduduk dari setiap daerah ikut meningkat pula. Justru peningkatan jumlah penduduk dari orang kaya akan berbeda dampakanya jika dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk dari orang miskin. Orang miskin itu pemikirannya pasti pada anaknya untuk bisa makan sedangkan orang kaya pasti memikirkan anaknya untuk dibelikan mobil atau pesawat carteran untuk keluar masuk luar negeri dengan dalih sekolah di luar negeri lebih baik. Ataupun berobat ke luar negeri supaya cepat sembuh dari penyakit. Pemahaman seperti itu harus diganti dengan sikap nasionalis, agamis dan praktis. Karena jika orang kaya hanya menganggap negara luar lebih baik hanya kan menghambut-hamburkan dana. Mendingan dana yang sudah dimiliki untuk membangunan penduduk dan kependudukan termasuk program KB.

Strategi dana KB jangan hanya untuk orang miskin justru harus difasilitiasi untuk semua orang. Hal ini seperti halnya BOS untuk semua usia belajar, BOK untuk semua masyarakat, BOM untuk semua umat Islam. Bahkan Gerakan Sayang Ibu diberlakukan untuk semua orang. Kini sedang dikembangkan JAMPERSAL untuk semua ibu melahirkan. Masa yang hamil, biaya melahirkan semuanya dibiayai negara tapi yang mengatur kelahiran atau membatasi kelahiran harus digiring pada sikap kemandirian.

BKKBN pusat mesti mampu mengadvokasi pemimpin tertinggi untuk memprioritaskan biaya pembatasan kelahiran ditanggung negara. Bahkan orang yang anaknya terbatas dua dibantu oleh negara untuk tumbuh kembangnya secara paripurna sehingga kelak dikemudian hari jadi manusia berkualitas. Mau berkualitas bagaimana jika hanya mengandalkan kemandirian dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya. Karena berdaya itu harus cukup pengetahuannya, ada kemauan dan semangat hidup, senang berkarya, mampu hidup dalam kehidupannya, semangat mencari nafkah serta siap memanfaatkan keadaan. Hartanya untuk dikorbankan dengan kemajuan dirinya yang berdampak pada orang lain. Sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Pandai dan bodoh, terampil dan malas. Ketidak berhasilan KB justru adanya fenomena ketidak merataan yang curam antara daerah, makanya ada pulau yang padat dan ada pulau yang kosong penduduknya.

Ketika penduduk terkonsentrasi pada suatu daerah maka akan diberengi dengan masalah sosial lainnya. Ketika masalah sosial sudah bermunculan maka terjadi kebingunan membuat program prioritas. Ketika program prioritasnya salah maka bertambah masyarakat miskin. Ketika kemiskinan semakin tidak terkendali maka muncul kejahatan untuk saling menjatuhkan dan bila mungkin akan saling memakan dan saling membunuh. Ketika saling membunuh karakter maka tidak akan muncul kreatifitas. Yang ada malah akumulasi dari kemalasan. Pada akhirnya bisa chaos porakporanda dari hembusan turbulance kehidupan. Maka penduduk bukan jadi potensi malahan akan menjadi sampah menjadi gepeng, anjal, wts dengan berbagai penyakit masyarakat lainnya. Itu adalah salah kita semua. Yo prioritaskan KB untuk membatasi kelahiran. Jangan berubah arti dari dua anak cukup menjadi dua anak lebih baik.  Namun jangan program KB dihadap-hadapkan dengan Agama. Tapi antara keyakinan beragama harus seiring dengan keyakinan merasa takut jika meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: