Pentaloka KB di Makasar

Kalau sepuluh tahun terkhir ini masalah KB sejak jaman reformasi dianggap tidak menjadi urusan utama dalam program nasional. Yah jangan salahkan siapapun bila pertumbuhan penduduk semakin tidak terkendali. Bahkan untuk renstra tahun 2009-2014 dalam perkembangan penduduk sudah tercapai di tahun 2010 dengan jumlah hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak kurang lebih 237 juta orang.  Inilah salah satu bukti keberhasilan orde reformasi atau salah satu PR besar untuk orde lainnya. Kenapa sih salah menganalisis bahwa segala hasil pembangunan order baru dianggap sebuah pembangunan yang  gagal. Termasuk program KB diwaktu orde baru mendapat penghargaan dari PBB dianggap sebuah perjuangan yang tanpa makna. Itulah yang perlu direnungkan oleh berbagai pemangku kepentingan agar KB bisa dianggap sebuah perjuangan yang akan mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk sebagai salah satu media mensejahterakan keluarga.

            Perlu dipahami dan disepakati bersama bahwa sebesar apapun LPE dan PDRB meningkat setiap tahun bila pertumbuhan penduduknya tidak terkendali. Sebab pendapatan yang terbatas untuk membiayai penduduk yang tidak terbatas maka akan terjadi masalah gini ratio yang sangat curam. Bahkan beban ketergantungan akan semakin tinggi. Sehingga antara pendapatan dengan jumlah penduduk tidak seimbang. Pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan keluarga dan secara kumulatif berpengaruh pada kesejahteraan rakyat. Jika semakin senjang, jangan harap mampu memelihara orang miskin, malah orang miskin akan semakin membebani dikala semua harus ditanggung negara dari mulai BLT, PKH, Jampersal, Raskin, Jamkesmas, BOS, BOM. BOK. Itulah sebuah fenomena sosial yang  bisa memicu berbagai krisis multi dimensional.

            Dalam kegiatan penataran dan lokakarya KB (PENTALOKA) di Makasar tahun 2011 banyak mereviu tentang berbagai kesalahan dari mulai proses penyusunan undang-undang nomor 52 tahun 2009, kelembagaan, pembangunan berwawasan kependudukan, pelayanan KB di  darah tertinggal, terpensil dan perbatasan serta pemanfaatan data mikro. Ada satu ungkapan yang disampaikan para pemateri bahwa ketidak mantapan program KB banyak ditujukan pada faktor external, tanpa menyadari adanya sesuatu kelemahan dalam faktor internal. Kajian semacam itu kurang arif dan tidak mencerminkan sikap kesatria untuk menemukan sebuah solusi di masa mendatang. Yang sangat lucu bahwa yang muncul ke permukaan hanya sebuah curhatan dan keluh kesah. Padahal yang namanya penataran mesti ada ilmu baru yang disosialisasikan, sedangkan lokakarya harus ada sebuah alternatif yang direkomendasikan untuk memecahkan persolahan dan isu strategis yang bisa dijadikan sebuah model untuk mencapai visi, misi dan strategi yang telah ditargetkan dalam kontrak kinerja.

            Kalaulah dalam sebuah penataran tidak mendapatkan ilmu baru dan dalam lokakarya tidak menghasilkan rekomendasi. Jangan harap menemukan sebuah solusi untuk memecahkan persoalan ledakan penduduk. Karena disadari ataupun tidak bahwa dari setiap sensus ke sensus belum pernah menemukan grafik penurunan jumlah penduduk. Yang ada hanya sebuah perubahan piramida kependudukan menjadi pagoda kependudukan. Disayangkan di dalam Pentaloka Makasar hanya menjejali para peserta oleh ide lama dan metode lama yang out of date. Padahal persolan kependudukan sudah semakin kritis membentuk spiral dinamik yang semakin mengglobal. Bayangkan jumlah penduduk dunia saja dari mulai satu milyar sampai kini mencapai tujuh milyar. Jadi format apa yang digulirkan oleh BKKBN pusat untuk menghadapi persoalan besar kependudukan. Kebayakan hanya bernostalgia tentang masa kejayaan, tapi melupakan situasi dan kondisi sudah berubah.

            Perlu dipahami bahwa masalah kependudukan sangat kompleks dan rumit jika tidak diurai secara rinci. Belum lagi fenomena sosial yang terus berkembang seperti deret ukur. Bahkan semakin menghilangnya budaya manut. Ya wajar, kan yang disuguhkan kehadapan masyarakat adalah Demokrasi dan HAM. Sehingga semua orang akan memperjuangkan haknya dengan mengesampingkan kewajiban yang mesti dilakukan dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Konsep ramping struktur kaya fungsi nampaknya tidak cocok diterapkan dalam pemerintahan manapun, bila situasi penduduk yang semakin bertambah, penduduk semakin tinggi mobilitasnya, penduduk semakin variatif kualifikasinya. Konsep budaya keroyokan sudah tidak tepat bila masing-masing fihak tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap sebuah persoalan kependudukan.

            Apalagi balitbang KB tidak mengembangkan sayap pada dunia pendidikan yang melahirkan ilmu baru dalam pengelolaan kependudukan dan merencanakan membangun sebuah keluarga yang kecil bahagia dan sejahtera. Coba dikomparatifkan dengan Kementrian lain atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kementrian dalam negeri mempunyai STPDN, Kementrian Perhubungan mempunyai STPN, Kementrian Kesehatan punya fakultas kedokteran dan farmasi, Kementrian Pertanian punya IPB, Kementrian Pertambangan mempunyai ITB, Kementrian Agama mempunyai UIN, Lembaga Administrasi Negara mempunyai LAN, Kepolisian punya Akpol dan PTIK, Kementrian Pertahanan  punya AKABRI. Sedangkan BKKBN punya apa?

            Untuk menangani kependudukan tidak hanya cukup untuk melatih internal, tapi bagaiman menyebarkan virus kepada generasi mendatang bahwa kepedudukan itu harus dikendalikan secara paripurna menurut ilmu yang dikembangkan dari pengalaman berdiri BKKBN sejak tahun 1970 menjadi sebuah disiplin ilmu yang terbuka dan diminati oleh publik. Kuncinya harus mampu menyuguhkan hasil penelitian ataupun jurnal tentang permaslahan yang berhubungan dengan NKKBS seperti apa indikatornya, caranya seperti apa, strateginya yang implementatif. Walaupun kesejahteran itu kualitatif tapi harus ditemukan indikator-indikator kuantitatif yang terukur dan bisa dicapai oleh setiap orang. Sehingga orang akan merasa tertarik menulis buku atau melahirkan sebuah teori yang terus menerus dikaji, dikembangkan dan diimplementasi dalam sebuah labolatorium dan best praktis yang disuguhkan ke hadapan masyarakat luas.

            Para praktisi BKKBN jangan menghawatirkan kelembagaan BKKBN hilang diperedaran dengan bayang-bayang takut kehilangan jabatan struktural. Yang lebih dikedepankan adalah bagaiman program KB bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dengan ilmu terapan atau ilmu murni yang menarik untuk dikaji di berbagai tingkatan pendidikan dan perguruan tinggi. Apakah dengan ilmu demografi masuk ke setiap MKDU, ilmu Bina Keluarga dan Ilmu Ketahanan Keluarga, Ilmu pemasangan  alat kontrasepsi, ilmu pengembangan alat kontrasepsi, ilmu advokasi dan konseling dan itu akan memberikan manfaat bagi pengembangan kesejahteraan, baik bagi keluarga maupun untuk individu yang mengembangkan hasil penelitiannya jadi sebuah teori dan ilmu terapan.

            Kalaulah Selo Sumarjan menjadi sosiolog, Haryono Suyono mejadi pakar Posdaya dan pakar hari keluarga. Maka para praktisi lainya harus memacu diri dan dipacu untuk mengembangkan pengalamannya ditulis dalam sebuah untaian kata dan kalimat menjadi sebuah teori dan ilmu terapan pengelolaan kependudukan dengan berbagai dinamikannya. Dari segi pengendalian kuantitatif, penyebaran/mobilitas ataupun kualitas dari segi tumbuh kembang dan kemampuan  mengembangkan ekonomi mikro melalui UPPKS.

            Ayo! Buktikan bahwa KB solusi tepat menuju keluarga sejahtera, penduduk kaya, negara makmur “ gemah ripah loh jinawi “ seperti di amanatkan dalam UUD 1945 yang diilhami keyakinan beragama dan kepercayaan masyarakat Indonesia. amiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: