Kasihanilah Korban Trafficking

Sejak beberapa abad terkenal teori Abraham Maslom yang dikenal dengan istilah self actualization. Seolah-olah kebutuhan manusia itu berjenjang dari mulai Psikological needs, safety needs, belongingness&love needs, esteem needs, needs to know& understand, aestetick needs, selef actualitazion, Trancendence. Padahal di alam global seperti dewasa ini kebutuhan manusia tidak berjenang, tapi loncat-loncat. Sehingga media massa sudah penuh sesak diwarnai oleh berita kejahatan dan  aneka korban kerakusan manusia. Diantaranya korban trafficking.

 

Untuk mengetahui tentang kebijakan penanggulangan korban trafficking. Kiranya perlu dibahas dan dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian trafficking sebagaimana dijelaskan dalam Kepres nomor 88 tahun 2000. Yaiut “segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu/lebih tindakan perekrutan.pengangkutan antar daerah & antar negara, pemindah tanganan, pemberangkatan, penerimaan & penampungan sementara. dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal & fisik, penculikan penipuan serta tipu muslihat dimana perempuan dan anak diekploitasi dengan memanfaatkan posisi kerentanan korban”. Bahkan yang menjadi objek dari trafficking adalah perempuan dan anak.

 

Jadi apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan dibentuknya undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.. “Bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang. Makanya Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia. Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia

 

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan semakin banyaknya pengusaha yang menanamkan modalnya di bidang media. Sehingga tidak sulit untuk mengetahi berita mengenai masalah trafficking. Bahkan boleh dikata  Perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam berita yang dilansir Salah satu media televisi tanggal 19 Juni 2010 hari Sabtu  pagi jam 6 “Negara tidak boleh telanjangi begitu saja” sehingga setiap berita yang berindikasi membuka aib bangsa Indoensia jangan seenaknya dilansir di berbagai media yang mendunia.

 

Makanya Untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama. Resiko menjatuhkan hukuman jauh lebih berat dibandingkan dengan upaya pencegahan. Disinilah Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sudah barang tentu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

 

Kebijakan public yang diambil tentunya perlu ada langkah-langkah sistimatis dari mulai pengumpulan fakta, data, teori dan kebijakan terdahulu yang mendukung. Dari setiap kebijakan yang digulirkan bisa dilaksanakan dengan baik dengan dukungan sumberdaya manusia, pengorganisasian, pembelajaran dan pertumbuhan , keuangan serta yang dilayani customer merasa nyaman dan puas. Untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dikarenakan Indonesia menganut azas trias politika yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Maka setiap pencegahan dan penanganan tindak pidana mesti melibatkan legislative, yudicative, dan eksekutive.. Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud di atas. Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/ akademisi.

 

Gugus tugas bukan sebagai eksekutor tapi merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:

a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;

b.   melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;

c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial;

d.. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum serta

e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

 

Kalau gugus tugas itu sebagai koordinatif. Lantas siapa yang menjadi eksekutor. Tentunya instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, misalnya untuk memulihkan kesehatan korban adalah dinas kesehatan dan rumah sakit, untuk memberikan bantuan sosial dinas sosial dan bagian administrasi kesejahteraan, untuk mengintegrasikan korban dengan kehidupan sosial kemasyarakatan Badan pemberdayaan masyarakat dan LSM.

 

Perlu dipahami bahwa merebaknya perdagangan orang itu sudah jadi jaringan yang ber sel satu, sulit untuk dijaring dengan cepat. Apalagi azas hukum yang berlaku itu praduga tak bersalah maka Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat, baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

 

Faktor-faktor apa saja yang  bisa terjadinya trafficking.(1)Rentannya ketahanan keluarga; (2).Kebiasaan setempat yang tidak lazim pada masyarakat umum; (3).Kesenjangan ekonomi, lapangan kerja terbatas, kemiskinan;(4).Pendidikan rendah;(5).Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (6).Lingkungan yang buruk dan kurang mendukung pertumbuhan sosial dan budaya yang sehat. Makanya OPD yang mempunyai tupoksi tersebut di atas perlu mengambil peran dalam penanganan pencegahan trafficking melalui identifikasi masalah yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya.  Misalnya BKKBN yang mempunyai program pengendalian penduduk menuju NKKBS sebagai berikut:

Jadi dicapainya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtra itu dipengaruhi oleh dua factor, tentunya factor keluarga kecil dan bahagia sejahtera. Keluarga kecil dipengaruhi oleh perkawinan dan kesertaan berKB. Perkawinan dipengaruhi oleh dua factor yaitu pola kawin dan usia kawin. Sedang kan keikutsertaan KB dipengaruhi oleh tiga factor yaitu tingkat kesertaan, tingkat kelangsungan dan efektifitas kontrasepsi. Sedangkan mengenai bahagia sejahtera dipengaruhi oleh factor ketahanan keluarga dan ekonomi keluarga.

 

Ketahanan keluarga dilakukan melalui Bina keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina lingkungan keluarga, Bina Keluarga Lansia.  Adapun untuk mengintervensi peningkatan ekonomi keluarga supaya ber KB dilakukan melalui kegiatan UPPKS. Karena factor masyarakat juga bisa menjadi penyebab terjadinya trafficking  maka harus diidentifikasi misalanya (1). Bias gender; (2). Krisis multidimensi, termasuk ekonomi; (3). Perubahan pandangan cara hidup (egolistik dan            hedonistik melahirkan budaya permissif dan konsumtif);(4).Penyimpangan perilaku masy à Tingginya        kriminalitas.(5). Mobilitas penduduk;(6).meluasnya peredaran pornografi dan pornoaksi; disini diperlukan pembentukan karakter bangsa. Tentunya karakter itu dipengaruhi oleh  Keluarga, masyarakat dan pendidikan.

 

Dimana sebenarnya peran pemerintah untuk mencegah terjadinya trafficking. Dintaranya harus memperhatikan tentang (1). Minimnya Jaminan Sosial, Kesehatan, Pendidikan,  Perlindungan dan Keamanan; (2). Situasi Politik dalam & Luar Negeri yang tidak kondusif;  (3).Lemahnya penegakan hukum; (4). Belum adanya perlindungan bagi korban; (5).Tingkat  korupsi tinggi; (6). Kebijakan yang mengekalkan nilai patriarki; (7).Pembinaan moraitas dan spiritualitas belum efektif; (8). Peran media massa. Untuk itu karakter masyarakat global harus diingatkan tentang teori kebutuhan yang berjenjang. Jangan sampai memenuhi kebutuhan yang loncat-loncat. Misalnya cukupi dulu kebutuhan dasar, kemudia setelah cukup baru kebutuhan psikologis, setelah ketuhan dasar dan spikologis terpenuhi baru penuhi kebutuhan pengembangan diri. Setelah berkembang baru memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.

 

Dengan demikian diperlukan aktivitas dari stakeholders untuk menanamkan nilai-nilai fungsi keluarga yang dikenal dalam program BKKBN dan PKK. Diantaranya ada delapan fungsi keluarga seperti halnya : fungsi agama, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosial pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi pembinaan lingkungan. Insya Allah dengan menjiwai, memaknai dan mengamalkan delapan fungsi keluarga. Akan mampu menditeksi terhadap proses terjadinya kasus trafficking sepertihalanya 1. Perekrutan, atau 2. Transportasi/memindahkan, atau 3.Transfer, atau 4. Penampungan/penyekapan, dengan CARA: 5. Ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan (termasuk situasi dimana seseorang tidak memiliki pilihan), atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan guna mencapai keinginan untuk menguasai orang lain, untuk tujuan EKSPLOITASI.

 

Mengapa ekploitasi itu harus dicegah, disebabkan jenis ekploitasi itu demi kepentingan Prostitusi; PRT dalam kondisi buruk; Buruh pabrik di sweatshop; Buruh anak di Jermal; Mail Order Bride; Buruh Migran tanpa perlindungan; Pengemis dan anak jalanan. Indikasi yang terjadi dalam proses trafficking seperti halnya (1).memberikan informasi yang kurang lengkap atau dengan sengaja tidak disampaikan atau disampaikan lain à PENIPUAN; (2).Penampungan orang yang tidak manusiawi à PENYEKAPAN; (3).Menyerahkan, atau mengirim kepada orang lain à MEMPERDAGANGKAN; (4).Memaksa atau merasa terpaksa, KORBAN melakukan atas kehendak orang, tanpa ada pilihan lain; (5).Menyalahgunakan jabatan atau wewenang atau kepercayaan à MEMALSUKAN / PEMALSUAN.

 

Untuk itu BPMPKB Kota Sukabumi mengkoordinasikan upaya meminimalisasi terjadinya kasus trafficking melalui melalui Peningkatan kemampuan tenaga pengelola program ketahanan keluarga. Penataan kelembagaan ketahanan  keluarga. Penggerakan sasaran program KB melalui partisipasi Masyarakat. Advokasi & KIE oleh Toma/Toga. Sedangkan untuk pemulangan menjadi urusan tingkat Provinsi karena yang namanya program lintas kota/kabupatan atau lintan propinvi bahkan lintas Negara adalah kewenagan propinsi. Jangan disalah artikan tentang arti desentralisasi itu bukan berarti seluruh kegiatan harus digarap. Begitu pula terbentuknya gugus tugas bukan berarti mengambil alih tupoksi instansi yang berwenang tapi fungsinya lebih kearah fungsi koordinatif. Untuk merujuk dan mengidentifikasi. Penanganan dan eksekusi menjadi tupoksi instansi yang berwenang.

 

Mengapa pemulangan dan reintegrasi dalam kasus trafficking menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan secara terkoordinasi . Karena  trafficking itu sangat kompleks dan terjadi dengan berbagai macam cara. Terlepas dari situasi apapun, ada aspek-aspek fundamental dalam setiap proses pemulangan dan reintegrasi. Makanya dalam penanganan trafficking ada tahapan yang hasur dilakukan seperti halnya : identifikasi, penyembuhan, pemulangan, reintergrasi. Diharapkan dari setiap tahapan itu memperhatikan indikator tahapan keluarga sejahtera seperti halnya : Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (pangan,  sandang, papan, kesehatan & pendidi kan) harus diprioritaskan karena mereka belum dapat memenuhi indikator  {1.   Makan dua kali sehari atau lebih *) 2.  Memiliki pakaian yang berbeda *) 3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik* ) 4.  Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 5.  PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi  6.Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) }

 

Walaupun Kota Sukabumi dalam pemetaaan tahapan indek kemiskinan manusia masuk dalam salah satu katagori  sangat baik. Namun bukan berarti terlana dalam pencegahan kasus traffiching karena dalam masalah trafficking di era global tidak selalu mengenal tahapan keluarga melainkan bisa rentan pada semua tahapan keluarga. Karena kebuhan masyarakat selalu berloncat-loncat tidak sistimatis seperti teori Abraham Maslaw. Bahkan harus hati-hati karena sering terjadi pemalsuan alamat menggunakan alamat kota terutama bagi kota yang ada Kantor Transmigrasi harus super hati-hati. Terlebih-lebih yang namanya kebutuhan industri sex di kota-kota cukup besar. Disebabkan oleh migrasi in dari  tenaga kerja, kemudahan pasilitas surat menyurat baik tulisan maupun elektonik, kebiasaan minuman keras dan narkoba, serta suplay tenaga kerja. Karena ada peribahasa di kota itu mudah mencari kehidupan. Nongkrong di pertigaan atau perempatan jalan saja bisa hidup. Menghampiri tempat sampah saja bisa hidup.

 

Bagaiman supaya kota tidak menjadi tempat yang subur dari persemaian kasus trafficking atau masalah sosial. Tentunya proses pemulangan harus lancara hal ini tergantung pada respon yang komprehensif , pendekatan yang proaktif, pendekatan berdasarkan hak azasi manusia. Serta ketajaman dalam mengidentifikasi. Lantas sipa yang yang dapat melakukan indentifikasi kasus trafficking . tentunya Polisi dan petugas imigrasi yang dididik khusus. Ahli medis dan psikososial serta pekerja sosial serta LSM yang mendalami dan bergerak dibidang penyakit masyarakat. Untuk itu tempat wawancara terhadap korban trafficking harus aman.

 

Tentunya dalam penanganan trafficking yang tidak kalah pentingnya adalah masalah penyembuhan Tujuannya : Memberikan akomodasi yang menjamin keselamatan dan keamanan serta dukungan sosial yang sesuai untuk orang yang telah diidentifikasi sebagai korban traffiking  Ketika proses penanganan trafficking berlangsung tentunya diperlukan tempat penampungan harus dapat menyediakan :

  • Akomodasi dan makanan
  • Akses untuk pelayanan sosial
  • Akses untuk mendapatkan bantuan medis dan psikososial
  • Informasi mengenai adanya perkumpulan
  • Rencana penyembuhan da File Kasus secara per pribadi

            * asesmen dalam melacak masa lalu dan keluarga

            * Tindak lanjut bantuan medis dan psikososial

  • Lingkungan yang aman dan penuh bimbingan untuk “peredaan trauma”
  • BUKAN KARANTINA ATAU “PENJARA SOSIAL”
  • Korban datang tidak dipaksa  pergi tidak dicegah
  • Tipe-tipe penampungan dan pelayanan standar (penghormatan harkat dan martabat, menghargai privacy, dll)

 

Disaat dilakukan pemulangan  harus Menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan sukarela korban trafiking dari penampungan atau rumah aman ke tempat tinggal yang layak

 

  •   Membantu pemulangan secara sukarela-bukan   deportasi
  •   dokumentasi/pemberian identitas
  •   Pengurusan keamanan dan pengawalan
  •   pengurusan transportasi
  •   Pengurusan transit dan penerimaan
  •   Pengurusan dokumen perjalanan / visa
  •   Selamat dan punya harga diri

Harus dipahami oleh semua stakeholders bahwa  prinsip pemulangan itu

  • Pemulangan secara sukarela yang terorganisir tidak sama dengan deportasi atau pengusiran
  • Secara sukarela
  • Dokumentasi
  • Keseluruhan proses pemulangan dan reintegrasi harus sesuai dalam Langkah Perlindungan
  • Pengawalan ; perjalanan lewat darat dan udara
  • Checklist pemulangan
  • Orang-orang yang tidak ada temannya

 

Setelah korban dipulangkan harus jelas indentitas dan masalah yang perlu ditindak lanjuti oleh daerah asal. Disini harus ada hubungan komunikasi antara gugus tugas di berbagai tingkatan. Kalau tidak mungin akan salah dalam melakukan terapi reintergrai . sedangkan tujuan dari reintergrai adalah membantu sebaik-baiknya integrasi sosial korban-korban trafiking ke keluarganya (jika memungkinkan) dan masyarakat

  •   Asesmen dan pelacakan keluarga
  •   Bantuan psikososial
  •   Bantuan kesejahteraan sosial
  •   Training kejuruan
  •   Bantuan kelompok/perkumpulan
  •   Pendidikan non-formal
  •   Bantuan hukum

 

Pada dasarnya dalam reintergrai dan intergrasi korban trafficking harus memenuhi prinsif seperi halnya

ü      Korban diidentifikasi sebagai korban

ü      Korban tidak boleh dituntut & tidak diperlakukan sbg. Pendatang ilegal

ü      Korban mendapatkan akses pada keadilan tanpa syarat apapun

ü      Mereka yang bersedia memberikan kesaksian harus bisa melakukannya.

ü      Korban memiliki hak mendapatkan tempat pengamanan yang aman

ü      Pemberian ijin bagi korban yang ingin kembali ke negara asal

ü      Pemberian suaka atau status warga negara tetap bagi yang tidak mau kembali ke negara asal

ü      Korban harus boleh berpartisipasi dalam program-program reintegrasi

ü      Korban anak (dibawah 18 tahun) berhak mendapat perlindungan dan perlakuan khusus

 

Semua fihak harus memahami ada perbedaan prinsip antara reintergrai dengan pemulangan. Tentunya perlu kerja sama  karena

 

  • Reintegrasi ≠ pemulangan
  • Pencegahan terjadinya kembali
  • Reintegrasi dimulai dari sejak sebelum pemulangan
  • Membangun jaringan dengan penyedia pelayanan dari negara/daerah asal

 

Perlu dimaklumi bahwa BPMPKB yang menginisiasi terbentuknya P2TP2A di Kota Sukabumi bukan berari mengambil alih semua tupoksi instansi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap berbagai masalah sosial tapi mencoba menjabarkan dan mengimplementasikan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2007. sehingga pada kesempatan ini perlu dilakukan sosialisasi undang-undang yang mendasari kegiatan penanganan trafficking. Dalam kesempatan ini perlu disamapaikan mengapa dibentuk BPMPKB.( Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempauan dan Keluarga Berencana ) . Yaitu :

 

  • Amanat PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Amanat PP Nomor 38 tahun 2007 tentangg Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemda Prop. Pemda Kota
  • Amanat Perda Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi
  • Amanat PerWal nomor 28 tahun 2008 tenttangg. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

 

Dengan pembagian tugas di dalam Struktur Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana. Ada yang berfungsi sebagai  auxilery staf/tugas pembantuan, ada yang bertugas pembidangan. Yaitu

 

  • Sekretariat
  • Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  • Bidang Pemberdayaan Perempuan
  • Bidang Keluarga Berencana
  • Bidang Keluarga Sejahtera
  • UPT
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk mewujudkan Pencegahan meluasnya kasus trafficking diantaranya melalui:

  1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Personal Bidang PP
  2. Meningkatnya rata-rata  Usia Kawin Pertama Wanita di Jawa Barat
  3. Meningkatnya Ketahanan Keluarga melalui peningkatan ekonomi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I serta Pengembangan Bina Keluarga.
  4. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dan yang sedang di rintis adalah mengoperasionalkan organisasi P2 TP 2 A

 

Supaya ada keterkaitan antara sekretaris, bidang yang ada di BPMPK terutama yang berhubungan dengan penanganan trafficking bisa dilihat dalam diagram:

 Masalah krusial yang sering ditemukan dalam trafficking   tentunya berhubungan dengan kepentingan bisnis ketenaga kerjaan seperti halnya  :

 

v     Dijadikan  Pembantu Rumah Tangga ,

v     Dijadikan  Komoditas seksual dan pornografi,

v     Dijadikan  Tenaga perahan, jermal, perkebunan,

v     Dijadikan  Pengemis, pengamen, pekerja jalanan,

v     Adopsi palsu dan penjualan bayi,

v     Dijadikan istri melelui pengantin pesanan kemudian dieksploitasi,

v     Dijadikan pedagang obat terlarang,

v     Dipekerjakan diperkebunan di pabrik dengan upah murah,

v     Dijadikan obyek eksploitasi seksual bagi pedofilia,

v     Dijadikan obyek percobaan di bidang ilmu pengetahuan atau pencangkokan organ tubuh,

v     Dijadikan tenaga kerja migran ilegal,

v     Dijadikan alat bayar hutang.

 

Sehingga masalahnya jadi rumit seperti spiral dinamik yang semakin hari semakin membersar. Untuk itu bisa dilihat dari kausal loop sebagai berikut ini

 

Dari masalah yang komplek dan rumit tentunya harus diurai dimana yang bisa dijadikan leverage/ daya ungkit yang bisa mengurai masalah dan menyelesaikan masalah. Karena kepala itu multi kompleks yaitu:

  1. Organisatoris
  2. Pengelola kantor
  3. Pendorong dan penggerak staf
  4. Manajer Sarana Prasarana
  5. Penanggung jawab program
  6. Pemimpin Profesional
  7. Penghubung organisasi dengan masyarakat
  8. Pelaksana program.

 

Untuk lebih jelasnya dicoba disederhanakan dalam sebuah diagram gambaran peranan seorang kepala , yaitu : 

Dengan begitu banyaknya yang harus dihadapi dalam masalah trafficking maka kerja itu harus dimaknai proses menjadi aki pinter yang bermakna dari akronim :

  1. Anugrah
  2. Kepercayaan/kehormatan
  3. Ibadah

 

  1. Pengabdian/panggilan
  2. Ihtiar/seni
  3. Neraca
  4. Teladan/pelayanan
  5. Elegan
  6. Rahmah

 

Insya Allah serumit apapun masalah penyakit sosial dan penyakit masarakat seperti halnya Trafficking akan bisa diselesaikan dengan penuh makna yang mampu menjawab tantangan global. Sehingga Indonesia tidak ditelanjangi dan tidak menelanjangi dirinya sebab. Menelanjangi diri itu tidak identik dengan transparan. Janganlah transparansi itu diartikan harus terbuka di depan umum tapi harus terbuka pada yang berhak. Kebebasan diri kita ingat dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mengasihani korban trafficking bukan harus meratapi tapi mari bersama bergandeng tangan menemukan solusi dan memainkan peran sesuai dengan tupoksi yang di emban oleh masing-masing stakeholders.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: