Perlindungan Anak Harapan Masa Depan

Jika umat manusia di Republik Indonesia ini tidak ingin termasuk katagori mendustakan agama, maka jelas harus mampu dan mau melindungi anak yatim. Hal ini seperti dijelaskan dalam surat al maun “Aro aitalladi yukaddibu biddin, fadalikal ladi yaduul yatim” siapa sebenarnya yang mendustakan agama, yaitu yang menghardik anak yatim. Jelaslah disini bahwa perlindungan terhadap anak merupakan harapan masa depan yang lebih cemerlang. Karena dikemudian hari justru anak-anak itu yang akan menjadi pemimpin dimuka bumi ini.

 

Jadi pendidikan usia dini merupakan komitmen bersama  terhadap perlindungan anak dari kebodohan dan kelemahan generasi masa depan. Oleh kerena itu setiap komponen bangsa dan setiap institusi yang bersinggungan langsung dengan pelayanan pada anak sejak masih dalam kandungan, setelah lahir, balita dan persiapan masuk sekolah harus ditangani secara terintegrasi dan konprehensip, dari mulai pemenuhan nutrisi dalam kandungan, kecukupan gizi masa bayi, bimbingan psikologis dan tumbuh kembang anak secara wajar dan normal. Hal ini sangat relevan dengan indicator keberhasilan Human Development Indeks (HDI) khususnya dalam hal mengendalikan Angka Kematian Bayi  ( AKB). Untuk itu mari kita simak bersama tabel berikut ini:

 

  TK/TK Islam   ( RA) Kelompok

Bermain

Taman Penitipan

Anak

Posyandu Bina Keluarga Balita ( BKB)
Usia 4+ – 6 +tahun 2+ – 6+ tahun 3 bulan – 6+ tahun 0+ – 6+  tahun 0+ – 5+tahun
Target Anak Anak Anak Anak dan Ibu Ibu
Fokus Pendidikan Anak Usia Dini Perkembangan anak dan kesiapan bersekolah Ajaran agama di RA Pendidikan Pada dasarnya bermain-main Perkembangan emosi dan mental Pelayanan perawatan untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja, digabung dengan komponen perkembangan emosi dan mental Pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak: digabung dengan pendidikan orang tua Pendidikan orang tua; kegiatan untuk anak juga ditawarkan selama pertemuan
Waktu kegiatan 2 jam setiap hari 2 jam, minimum 3 kali seminggu 8-10 jam setiap hari 2 jam, 2 kali sebulan 2 Jam, 2 kali sebulan
Jumlah Lembaga         ( Tahun) TK 47.746 (2002)

RA 11,560 (2002)

1,256 ( 2002) 1,789 (2002) 245,758 Posyandu banyak insentif 244,567 Kelompok BKB dengan 125 Ibu-ibu perkelompok (2000)
Jumlah anak yang terdaftar (tahun) TK 1.749.722 (2002)

RA 378.094 (2002)

36.649 (2002) 15.308 (2002) 60 – 70% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu 21% tingkat rata-rata yang hadir oleh ibu-ibu (2000) Jumlah anak-anak yang diperkirakan dicapai 2.256.204
Persyaratan kualifikasi guru 2 tahun di akademi (D2) SLTA dengan training khusus termasuk magang SLTA dengan training khusus termasuk magang SMP dengan pelatihan khusus termasuk magang SMP dengan pelatihan berhubungan dengan kerja termasuk magang
Agen pemerintah yang bertanggung jawab Depdiknas Departemen agama supervisi dan Monitoring RA Departemen sosial Departemen Pendidikan Nasional Departemen sosial, komponen suprvisi Departemen Diknas garis-garis Departemen Kesehatan bantuan teknis, supervisi Kementrian Pemberdayaan Perempuan BKKBN

(laporan review kebijakan Pendidikan dan Perawatan anak Usia dini di Indonesia, UNESCO, 2005 p 18)

 

Pendidikan anak usia dini yang ada di TK dan RA aksesnya terbatas pada orang-orang tertentu. Sedangkan kelompok bermain berada di perkotaan diperuntukan kelas junior pada katagori umur 2-4 tahun. Usia 4-6 tahun berada di TK.RA dan suatu daerah yang tidak ada TK ataupun RA semata-mata merupakan pelayanan pendidikan setengah hari. Adapun tempat penitipan anak usia 3 bulan sampai 6 tahun dibangun dekat tempat kerja orang tua-nya berkembang menjadi kebutuhan kegiatan pendidikan dan perawatan. Lain halnya dengan posyandu sebagai pusat kesehatan masyarakat khususnya ibu hamil dan menyusui datang untuk menerima perawatan kesehatan berubah menjadi pusat pelayanan untuk belajar orang tua yang memberikan pelayanan anak usia dini. Sejalan dengan itu maka BKB menyediakan informasi mengenai keterampilan orang tua membesarkan dan mengawasi perkembangan fisik, emosi, intelektual anak usia dini. Makanya posyandu dan BKB dilakukan oleh kader terlatih.

 

”Dua mekanisme yang ada berfungsi sebagai kendaraan yang pelakunya berbeda dari pemerintah dan masyarakat sipil dapat digunakan untuk menempa kemitraan- Forum PADU dan Konsorsium PADU.Forum terdiri dari pegawai pemerintah tingkat tinggi dari semua sektor departemen dan badan koordinasi multi sektoral. Fungsi utama adalah untuk mengembangkan dan mengkoordinir kebijakan anak usia dini” (UNESCO: 2005, 20) perpaduan antara pemerintah dengan swasta/masyarakat sebagai cerminan  kebersamaan yang direpresentasikan dalam ”Posyandu pada intinya adalah pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak usia dini berubah menjadi pelayanan anak usia dini yang terintegrasi dimaan ibu-ibu berkunjung bukan saja untuk perwatan kesehatan tetapi juga untuk mendapat informasi bagaimana menyediakan stimulasi pendidikan awal kepada anak-anak mereka” ( UNESCO: 2005, 21)

 

Kata koordinasi sering diucapkan dalam setiap tingkatan manajemen, bahkan sangat ringan untuk dilontarkan. Namun dalam tatanan implementasi memerlukan ekstra energi yang cukup, terutama dalam menyamakan persepsi dan ukuran/indikator keberhasilan suatu program yang terintegrasi. Kadang sulit mengajak semua fikah yang ingin maju supaya mengesampingsan siapa yang punya nama. Tapi yang terlebih penting peran apa yang bisa dilakukan masing-masing pihak dalam mensukseskan sebuah program. Termasuk di dalam pendidikan anak usia dini. Mengapa demikian? Apakah karena masih kurangnya litelatur yang ditulis para pakar tentang koordinasi, atau masing-masing pihak masih punya kepentingan  yang dipengaruhi oleh ego sektor. Atau tuntutan akuntabilitas kucuran dana dari sebuah program? Sehingga kader harus membuat berbagai laporan ke berbagai instansi yang berkepentingan dan berhubungan dengan pendidikan dan pelayanan, perawatan anak usia dini.

 

Untuk keterpaduan pengeolaan Posyadu telah dibentuk di berbagai daerah mengenai Pokjanal POSYANDU, namun dalam tataran implementasinya masih perlu ada taktik dan strategi yang mengarah kepada kesatuan arah dan pandangan untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada pada masing-masing sektor yang terintegrasi. Bahkan diperlukan keterbukaan dan kerelaan mengalokasikan sumber daya keuangan secara proporsional dan fungsional. Kadang kala dibentuknya pokjanal menandakan ketidak mampuan instansi sektor yang mempunyai tupoksi. Tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal. Sehingga tanggung jawab sektor jadi kabur dan bias. Dan titik berat tanggung jawab Pokjanal jadi tidak rasional, karena tidak dimbangan dengan fungsi manajemen dan unsur manajemen. Semua berdalih pemberdayaan masyarakat.

 

Sebenarnya harus diingat bahwa fungsi dari  koordinasi adalah masing-masing sektor bertanggungjawab dan memainkan  fungsinya secara utuh tapi untuk lebih optimal perlu diintergrasikan. Dengan catatan yang berintergrasi itu membawa potensi yang optimal untuk di mix dalam sebuah stategi kolaborasi yang sinergis, sehingga ada keseimbangan tanggung jawab  dan fungsi secara proporsional.

 

Penomena yang terjadi dari setiap sektor untuk sekedar adanya pembinaan. Dilakukanlah perlobaan, sebagai media evaluasi dan penilaian. Walaupun belum ada pembinaan yang pernah dilakukan melalui bantuan biaya, sarana prasarana, methoda ataupun SDM. Sehingga seolah-olah seperti anak yang harus mengikuti kenaikan kelas atau harus mengikuti ujian tidak terlebih dahulu disekolahkan dengan baik!. Karena ujian atau evaluasi itu berkaitan dengan prestise, maka berbagai cara instan dilakukan untuk mensukseskan program yang dilombakan. Terjadilah stagnasi dan kesenjangan, karena lomba tidak dijadikan alat ukur lagi, tapi jadi sebuah proyek rutin yang dilakukan untuk mengikuti ’rool of the game’. Yang berakibat pada kemajuan kamoplase dan semu. Sehingga koordinasi yang hakiki tidak terjadi dan tidak berjalan secara utuh. Karena msing-msing sektor bersemangat kuat untuk melakukan perlombaan. Mengapa demikian?

 

Karena di Indonesia masih dikenal dengan azar formalistik dan menganut aliran legisme. Sehingga perkembangan dan kemajuannya kaku, tidak ada inovasi dan kreatifitas. Sebab motivasi dan kreativitas saat ini resikonya besar, dikarenakan tidak adanya singkronisasi dan koordnisi yang utuh dari pakar-pakar ilmu. Bahkan filsafat ilmunya tidak disentuh secara kafah supaya bisa melahirkan suatu fatwa atau keputusan jang bijak ’wisdoom’. Yang ada malah ego sektor yang dilatar belakangi dasar keilmuannya masing-masing secara parsial. Pakar hukum bertahan dengan keilmuannya, pakar sosiologi bertahan dengan ilmunya, pakar kesehatan bertahan dengan ilmunya, pakar spikologi bertahan dengan ilmunya, pakar ekonomi bertahan dengan ilmunya, pakar politik  berahan dengan ilmunya, pakar agama bertahan dengan ilmunya dan tidak ada harmoni, disebabkan enggan berkoordinasi. Semuanya mengarah pada ilmu voting, mengesampingkan musyawarah dan mufakat dalam ikatan koordinasi yang kuat.

 

Supaya tidak terus terlanjur dan larut dalam kebingungan anak bangsa ini, maka koordinasi penyelenggaraan PAUD harus digencarkan, dilakukan, agar masa depan anak terlindungi sejak dini, sehingga kelak akan menjadi insan kamil yang berakhlakul karimah dikarenakan tidak salah asuh. Makanya proporsi program dan pendanaan dari masing masing sektor harus benar-benar terintegrasi berdasakan hasil riset, jangan berdasarkan kepentingan yang ’ewuh pakewuh’.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: