Info SIM Pendidkan

Penulis saat ini merasa tertarik untuk menulis kajian SIM Pendidkan di Kota Sukabumi

 

Pendahuluan

 

Latar Belakang

 

Seperti telah diungkapkan para presenter terdahulu tentang beberberapa pengertian SIM,  kali ini kelompok kami akan mencoba menganalisis  SIM Pendidikan di Kota Sukabumi, baik ditinjau dari hukum tata negara, hukum administrasi negara. Yang didalamnya para pembaca akan dibawa untuk menelusuri bagaimana melihat lebih dalam tentang esensi karakteristik perkembangan lingkungan pemerintahan daerah saat ini, sebagai konsekwensi logis dari perubahan lingkungan yang cepat menuntut perubahan, kemudian perkembangan regulasi otonomi daerah, harus diselaraskan dengan arah pemberian otonomi kepada daerah termasuk di dalammnya bagaimana organisasi pendidikan dikelola.

 

Dalam hal ini akan diungkapkan bagaimana kewenangan, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kota sukabumi dalam menangani satuan organisasi yang diberi tanggung jawab mengelola urusan pendidikan dasar dan menengah, baik dari status hukum otonomi pendidikan maupun tugas dekonsentrasi pendidikan. Bahkan akan dicoba disajikan Visi, misi, Renstra 5 tahun ke depan. Sudah barang tentu akan dirumuskan tentang tujuan umum jangka panjang (gools) yang hendak dicapai, apa nilai-nilai esensial dari lingkungan alan, juga dari lingkungan sosial ekonomi, politik, budaya, sebagai konteks ekternal.

 

Sedangkan nilai-nilai esensial dari sistem pendidikan, belajar-mengajar, yang hendak dicapai Pemerintah Kota Sukabumi ”Dengan Iman dan Taqwa Mewujudkan Pemerintahan yang Amanah Berparadigma Surgawi Menuju Kota Sukabumi yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera Dilandasi Nilai filosofis Shidiq,  Amanah, Fathonah, Tablig”. Jelaslah bahwa  kepentingan masyarakat khususnya masyarakat pendidikan harus lebih sejahtera dalam nuansa otonomi daerah.

 

Hubungan fungsional, struktural yang hendak dicapai oleh pemerintah kota sukabumi cq Dindas Pendidkan mempunyai keterkaitan ekternal dalam bentuk kerja sama dengan badan-badan yang dibinanya, oleh karena itu kenyataan faktual data empirik tentang pembagian hubungan tanggung jawab, kewenangan eksekutif dan legislatif  di kota sukabumi baik secara hukum tata negara, hukum tata usaha negara maupun politik. Disini  akan terdeskripsikan dalam bentuk tata organisasi hubungan fungsional dan struktural di internal dinas pendidikan kota sukabumi, seperti halnya (1) pembagian tugas dan tanggung jawab (2) kepemimpinan dan manajemen (3) prinsip-prinsip kurikulum dan pengorganisasiannya (KTSP), (4) guru dan personal (5) kesiswaan (6)sistem penilaian (7)alumni siswa (8)sarana prasarana meiliputi tanah, pekarangan, lapangan olah raga, bangunan ruangan perlengakapan (9) penerimaan dan pengeluaran anggaran tahunan (10) sistem pelaporan berikut kandungan aktual lainnya.

 

Untuk memudahkan dalam pembahasannya, kelompok kami menelusuri dari Web. Kota Sukabumi, litelatur dari rancangan rensta dinas pendidikan kota, serta beberapa hasil wawancara dengan beberapa tenaga pendidikan dan kependidikan kota sukabumi, termasuk di dalam nya dengan unsur dinas pendidikan.

 

Arah Pemberian Otonomi Kepada Daerah

 

Institusi pendidikan bila dianalogkan dengan pengertian organisasi, administrasi dan manajemen, memang merupakan sekumpulan orang dengan kaitan tertentu dalam wadah sekolah untuk mencapai cita-cita merka yang terintegrasi dengan memanfaatkan sumber  secara sistimatis, terarah dan orden, berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik yang mempengaruhinya. Maka untuk mempercepat cita-cita yang diformulasikan dengan kesejahtraan masyarakat perlu dilakukan peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Kedepannya diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokratisasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem NKRI

 

Isu trategis dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia, yaitu adanya pemahaman negatif terhadap otonomi daerah antarla lain : Daerah dianggap telah melakukan berbagai upaya penggalian sumber dana derah yang sebesar-besarnya melalui pajak dan retribusi  tanpa kalkulasi akurat terhadap kondisi kapasitas pelaku usaha dan multiflier effect-nya dalam penguatan produk domestik regional bruto daerah, perjuangan sempit bagi putra daerah dalam pengelolaan kepemimpinan daerah dan jabatan-jabatan pemerintahan, menggunakan sumber-sumbar daya alam untuk kepentingan daerah sendiri tanpa melihat kepentingan nasional, ada persepsi serba boleh atas nama kepentingan daerah tanpa dipertimbangkan eksesnya terhadap stabilitas makro pemerintahan nasional.

 

Dipihak lain ternyata belum terbentuknya kultur politik yang dewasa pada supratruktur maupun intfastruktur politik sehingga pengelolaan otonomi daerah belum sepenuhnya menjadi media yang memadai bagi masyarakat untuk menjamin kebutuhan hidupnya. Sedangkan elit-elite supra dan infrastruktur lebih banyak memanfaatkan aspirasi masyarakat untuk memperkuat popularitas dan kepentingan institusinya, ( misalnya isu kemiskinan, mahalnya biaya sekolah, tidak profesional, tidak akuntabel, ekonomi biaya tinggi)

 

Pembinaan, supervisi pemerintah kepada pemerintah di bawahnya dianggap penghalang kreativitas otonomi daerah, sehingga upaya memberikan standar pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan secara utuh. Namun masyarakat masih melekat budaya ketergantungan terhadap pemerintah belum beranjak, hal ini sebagai efek dari subsidi yang dikembangkan tidak menghasilkan peningkatan skala ekonomi masyarakat.

 

Lantas kita berfikir mengapa isu-isu terus berlajut terjadi, karena mapping terhadap analisis lingkungan otonomi daerah kurang terakses dalam perumusan implementasi kebijkan, termasuk di dalam bidang pendidikan. Disinilah diperlukan Sistem informasi manajemen yang baik. Supaya fokus perubahan kebijakan implementasi otonomi daerah di era reformasi ini dapat dipahami, dimengerti dan dilaksanakan oleh semua stake holder dengan harapan mampu untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat secara demokratis, terciptanya pendidikan politik yang bermartabat, pelayan masyarakat meningkat dengan prinsif efesien efektif, partisipasi masyarakat meningkat dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi pemberdayaan potensi dan keragaman daerah.

 

Apa yang mesti dilakukan dalam Otonomi Pendidikan dasar dan menengah

 

Mari kita lihat amanedemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945  pasal 18 ayat (2) menyebutkan: ”pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Lantas bagaimana pelaksanaan otonomi daerah dibidang pendidikan, ternyata merupakan salah satu urusan wajib bagi pemerintah daerah yang harus dikembangkan, supaya mempunyai daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan sesuai dengan daya dukung dan keanekaragamaan sumber daya daerah.

 

Untuk mensinergiskan penyususnan perencanaan mutu pendidikan yang terintegrasi antara kebijakan pusat dengan potensi daerah sangat diperlukan informasi lengkap dalam sebuah sistem yang diminij dengan baik dan tersaji setiap saat, supaya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada publik dapat diakses semua fihak  sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik ti tingkat nasional dan global.

 

Dengan demikian rencana strategik Dinas Pendidikan Kota Sukabumi harus disusun dari sim untuk menyelaraskan dengan amanat UU nomor 20 tahun 2003, khususnya pasal 50 yang menyatakan bahwa:

(1)   Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri

(2)   Pemerintah menentukan kebijkana nasional dan standar nasional pendidikanuntuk menjamin mutu pendidikan;

(3)   Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupatan/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah;

(4)   Pemerintah kabupaten/ kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

 

Mengapa SIM  Pendidikan penting

 

  1. Untuk mengukur arah dan perkembangan organisasi Dinas Penddikan Kota Sukabumi dalam meraih keberhasilan dimasa datang dengan recognized dan responsed oleh semua stake holders
  2. Untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka Dinas Pendidikan Kota Sukabumi dapat menyiapkan fakta, data dan kebijkan secara proaktif dan tidak hanya bereaksi terhadap perubahan yang terjadi.
  3. Untuk mengelola keberhasilan, dinas pendidikan kota sukabumi membangun strategi  berorientasi pada input data supaya kapabilitas dan kompetensi lulusan tidak termarginalkan.

 

Marilah melihat konten yang ada

 

  1. Dasar Hukum

 

  1.  
    1. Tap MPR RI nomo VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan
    2. UU nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –daerah kota kecil dalam lingkup propinsi jawa timur, jawa tengah dan jawa barat
    3. UU nomor 28 tahun 1999 rtentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
    4. UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
    5. UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem penddiikan nasional
    6. UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
    7. UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
    8. UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 3 tahun 200 tentang perubahan atas UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
    9. UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    10. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
    11. UU nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-20025
    12. PP nomor 58 tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    13. PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    14. PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
    15. PP nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional
    16. PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
    17. PP nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
    18. PP nomor 6 tahun 2008 tentang evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Derah
    19. PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
    20. Perda Kota Sukabumi nomor 6 tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah kota Sukabumi

 

  1. Kedudukan dan Peran Renstra Dinas Pendidikan dalam Perencanaan Daerah

 

Rencana Strategik Dinas Pendidikan Kota Sukabumi merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD), khususnya dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan. Meskipun demikian program prioritasnya tetap mengacu kepada Rencana Strategik Departemen Pendidikan Nasional, karena sesuai kewenangan yang diberikan Pemerintah dan Struktur pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya mendukung pembangunan pendidikan nasional.

 

SIM pendidikan di kota Sukabumi diharapkan menjadi instrumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban perencanaan strategik sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Pendidikan Kota Sukabumi. Selanjutnya rencana strategik dijabarkan lebih spesifik menjadi rencana kerja (Renja) dan Dokumen Perencanaan Anggaran untuk setiap tahun.

 

  1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi nomor 6 tahun 2008, diharapkan Dinas Pendidkan Kota Sukabumi mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah, oleh karena itu strukutur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi sebagai berikut:

  1.  
    1. Kepala Dinas
    2. Sekretaris membawahi sub bagian umum dan perlengkapan, Sub bagian kepegawaian dan sub bagian Keuangan
    3. Jabatan Fungsional
    4. Bidang Bina Program membawahi seksi pendataan, seksi penyusunan dan evaluasi program, seksi bina prestasi.
    5. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar, membawahi seksi manajemen kurikulum, seksi kesiswaan, seksi saranan dan prasarana
    6. Bidang Pendidikan Menengah membawahi seksi manajemen dan kurikulum, seksi kesiswaan, seksi sarana dan prasarana
    7. Bidang Pendidikan non formal dan informal membawahi seksi pendidikan anak usia dini, seksi kesetaraan, seksi pendidikan masyarakat ( dikmas)
    8. UPT.

 

  1. Jumlah PNS dan Tenaga Fungsional

 

NO

Instansi/Lembaga

Jumlah

Keterangan

1

Dinas Pendidikan Kota

24

 

2

UPTD TK SD Kec. Cikole

255

Struktural 24

3

UPTD TK SD Citamiang

251

18

4

UPTD TK SD Warudoyong

214

15

5

UPTD TK SD Gunungpuyuh

207

24

6

UPTD TK SD Cibeuruem

214

11

7

UPTD TK SD Baros

122

13

8

UPTD TK SD Lembur situ

99

8

 

Jumlah SD

1,269 orang

 111 orang

 

 

 

 

9

SMP N 1

43

4

10

SMP N 2

38

5

11

SMPN 3

36

6

12

SMPN 4

30

7

13

SMPN 5

32

4

14

SMPN 6

30

8

15

SMPN 7

35

4

16

SMPN 8

25

2

17

SMPN 9

33

3

18

SMPN 10

25

2

19

SMPN 11

24

3

20

SMPN 12

28

4

21

SMPN 13

29

3

22

SMPN 14

24

3

23

SMPN 15

29

4

 

Jumlah SMP

461 orang

62 orang

24

SMA N 1

52

9

25

SMA N 2

47

4

26

SMA N 3

63

12

27

SMA N 4

49

5

28

SMA N 5

33. Jumlah sel. 244

3 ( jmlh )

29

SMKN 1

101

14

30

SMKN 2

45

12

31

SMKN 3

58

7

 

Jumlah SMK

204 orang

36 orang

32

TK Negeri

87

 

33

Guru DPK SD

13

 

34

Guru DPK SMP

8

 

35

Guru DPK SMA

16

 

36

Guru DPK SMK

34

 

37

SKB

10

3

 

Jumlah seluruh

2,169

 337 orang

 

  1. Jumlah Siswa

No

Institusi

Siswa

Guru

Ruangan baik

Ruangan rusak ringan

Ruangan rusah berat

1

SD di Kec.Cikole

8,441

349

192

26

19

2

Lembur Situ

3,736

147

79

8

7

3

Baros

3,393

133

69

9

11

4

Citamiang

6,788

303

180

32

17

5

Cibeureum

3,175

138

87

2

2

6

Gunung Puyuh

5,301

239

132

24

15

7

Warudoyong

5,459

255

137

29

24

8

SMP/MTS

15,821

1,074

328

46

28

9

SMA/MA

10,665

750

275

45

19

10

SMK

7,799

560

199

5

4

 

  1. Tugas Pokok dan Fungsi

 

  1.  
    1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
    2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
    3. Pembinaan terhadap seluruh perangkat Dinas  Pendidikan

 

  1. Visi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

 

Terwujudnya pelayanan kependidikan berkualitas dalam membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, kompetitif dan berakhlak mulia.

– Terwujud, adalah suatu kondisi dapat di wujudkannya/direalisasikan harapan-harapan dari sesuatu ( dimasa depan ) yang dapat dirasakan wujudnya melalui panca indra

– Pelayanan, sebuah proses memberikan layanan terbaik sesuai kebutuhan pelanggan yang dalam hal ini erat hubungannya dengan kinerja pelayanan aparatur

– Pendidikan, merupakan seluruh aspek dari proses dan kinerja pendidikan secara komprehensif meliputi : Kelembagaan, personal, sarana/prasarana, anggaran, pembelajaran, evaluasi, akuntabilitas publik

– Berkualitas, mengandung pengertian memiliki mutu/nilai terbaik sesuai parameter-parameter yang menjadi tuntutan atau kebutuhan pelanggan

– Dalam, merupakan kata sambung yang menunjujkan keterkaitan antara konsep ” terwujudnya” dengan fokus dari kualitas yang ingin diwujudkan

– Membangun adalah suatu istilah yang mengandung arti ” membentuk, mendirikan, atau mewujudkan” dengan demikian membangun  diartikan sebagai ” aktivitas untuk membentuk, mendirikan dan mewujudkan sesuatu ke arah lebih baik”

– Sumberdaya manusi, adalah suatu konsep yang memandang manusia dari perspektif ” potensi pembangunan” Manusia sebagai makhluk yang mulia, memiliki akal dan budi pekerti, memiliki potensi untuk dibangun ke arah yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

– Bertaqwa adalah keterpaduan dari kondisi beriman, berubudiyah dan beramaliyah yang berangkat dari kehendak Allah SWT

– Cerdas, adalah suatu konsep pencapaian aktualisasi manusia yang mampu mendayagunakan atau mensinerjikan secara komprehensif kecerdasan interlektual ( olah pikir), kecerdasan spiritual ( olah hati), kecerdasan emosional dan sosial ( olah rasa) serta kecerdasan kinestetis ( olah raga)

– Kompetitif, adalah suatu kondisi dari manusia yang berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan, bersemangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, pembangunan dan pembinaan jejaring bersahabat dengan perubahan, inovatif dan menjadi agenda perubahan, produktif, sadar mutu, berorientasi global dan pembelajar sepanjang hayat

– Berakhlak mulia, yaitu suatu kondisi manusia yang mengandung makna memiliki moralitas yang bersumber dari kitab suci dan tuhan ( Allah Swt) bukan dari relativisme moral yang berdasar pada rasio belaka.

 

 

  1. Misi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi

 

a.       Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan

b.      Mendorong peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

c.       Meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dana pencitraan lembaga

 

  1. Nilai- nilai yang dijadikan acuan oleh Dinas P dan K Kota Sukabumi

 

a.       Keteladanan

b.      Kedisiplinan

c.       Kerja Keras

d.      Kerja Cerdas

e.       Kerja Ikhlas

 

  1. Tujuan dan Sasaran Strategis

 

Tujuan dari pembangunan pendidikan di Kota Sukabumi untuk kurun waktu lima tahun mendatang adalah :

 

Misi pertama.

 

(1)         Meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini ( PAUD)

(2)         Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dasar

(3)         Meningkatnya mutu penyelenggaran pendidikan menengah

(4)         Meningkatnya mutu penyelenggaran pendidikan non formal

 

Misi kedua.

 

(1)   Mengembangkan pendidikan berkarakter

(2)   Mengembangkan pendidikan yang bermakna bagi masa depan siswa

(3)   Meningkatkan kualtias proses pembelajaran

(4)   Mengembangkan budaya sekolah

(5)   Mengembangkan Sekolah standar nasional (SSN) dan sekolah berstandar internasional (SBI)

(6)   Mengembangkan SMK yang sekaligus sebagai Carier centre

 

Misi Ketiga

 

(1)      Meningkatkan koordinasi dan kemitraaan yang produktif antara Dinas pendidikankota dengan berbagai pihak utamanya dengan stake holders dibidang pendidikan

(2)      Meningkatkan kualitas dari kinerja manajemen berbasis seklah ( MBS) yang difokuskan kepada upaya peningkatan mutu lulusan.

(3)      Pengembangan Sisitem Informasi Manajemen Pendidkan.

  1. Strategi

 

Misi pertama

 

(1)               Menjamin tersedianya prasarana bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal yang mudah dijangkau masyarakat

(2)               Menyediakan anggaran bagi pendidikan para siswa miskin, siswa berprestasi dan siswa yang terancam drop out karena faktor kesulitan biaya

Misi Kedua

 

(1)       Meningkatkan kompetensi Sumber daya Manusia pendidikan melalui peningkatan kualifikasi pendidikan maupun peningkatan kualtias profesioanl

(2)       Meningkatkan kualitas proses pembelajaran, melalui pemenuhan sarana/media dan inovasi pembelajaran

(3)       Menambah daya tampung SMK sekaligus menjadikan SMK sebagai Carier Centre

 

Misi Ketiga

 

(1)                              Menyusun dokumen rencana pembangunan pendidikan, baik berupa renstra 2008-2013 maupun yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan

(2)                              Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pendidkan termasuk yang bersumber dari dana pusat atau propinsi

(3)                              Penyediaan data pendidikan yang akurat dan mudah diakses melalui pengembangan jaringan teknologi sistem informasi

(4)                              Menyusun laporan pertanggung jawaban pembangunan pendidikan sebagai bahan laporan keterangan pertanggung jawaban lima tahunan.

 

 

  1. Indikator Makro Keberhasilan Pendidikan di Kota sukabumi

 

no

Indikator kualitatif

Prameter

2008

2013

 

Program Pendidikan  dasar

 

 

 

1

AMH

%

99,99

100

2

RLS

Tahun

9,50

11,95

3

APM

%

99,67

99,97

4

APK

%

116,64

130

5

Lulusan SD + Paket A

Orang

5,124

5,636

6

Lulusan SMP + Paket B

Orang

4221

4643

7

Kondisi Ruang Kelas

 

 

 

 

Baik

%

99

100

 

Rusak Ringan

%

1

 

 

Rusak Berat

%

 

 

8

Kondisi Ruang kelas SMP

 

 

 

 

Baik

%

83,47

100

 

Rusak Ringan

%

16,13

 

 

Rusak Berat

%

 

 

9

Rasio Siswa/ Kelas TK.SD

 

1 :40

1 :32

10

Rasio Siswa/Kelas TK.SMP

 

1 : 40

1 : 36

11

Rasio Kelas/Ruang Kelas TK. SD

 

1 : 1,3

1 : 1,3

12

Rasio Kelas/Ruang Kelas SMP

 

1 ; 1,2

1 : 1,5

13

Angka Melanjutkan SD + Paket A

%

100

100

14

Angka Melanjutkan SMP + Paket B

%

99,2

100

15

Rasio Guru/Murid

 

1 : 26,82

1 : 20

16

Lulusan SMA + Paket C

orang

2654

2920

17

Daya serap lulusan SMK terserap di dunia usaha

%

60

60

18

Angka lulusan SMK bekerja mandiri

%

20

40

19

Lulusan SMK

orang

2405

2655

20

Kondisi ruang kelas SMA/SMK

 

 

 

 

Baik

%

35

100

 

Rusak Ringan

%

60

 

 

Rusak Berat

%

5

 

21

Rasio siswa/Kelas jenjang SMA

 

1 : 40

1 : 32

22

Rasio Siswa/kelas jenjang SMK

 

1 : 38

1 : 30

23

Angka melanjutkan jenjagn SMA+ Paket C

%

68

100

24

Program Pendidikan Usia Dini

 

 

 

 

Lulusan TK/PAUD

orang

2651

2919

 

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan jumlah anak usia dini

 

1 ; 1

1 : 1

 

 

Rasio jumlah Anak Usia Dini dengan jumlah TK/PAUD

 

80 : 1

50 :1

 

Rasio anak TK/PAUD  melanjutkan ke SD/MI

 

1 : 1

1 : 1

 

 

Rasio Jumlah Guru dengan TK/PAUD

 

2 : 1

4 : 1

 

Kerangka pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang ingin di capai misi dan visi Dinas Pendidikan Kota Sukabumi.

 

Indikator Kinerja Kegiatan menunjukan pencapaian kinerja kegiatan yang dilaksankan, yaitu:

 

1.      Indikator input adalah segaala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan progran kegiatan menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi.

2.      Indikator output berupa proguk/jasa (fisik ataupun nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.

3.      Indikator outcome mencerminkan fungsi keluaran kegiatan pada jangka menengah seperi kebutuhan masyarakat terpenuhi

 

Dari beberapa data yang disajikan di atas tergambar bagaiman kondisi saat ini pendidikan di kota sukabumi dan bagaiman yang diharapkan dari mutu pendidikan di kota sukabumi dimasa yang akan datang seperti terlihat dalam data untuk 5 tahun ke depan.

 

Parameter pelayanan pendidikan berdasaran standar UNDP

Indikator

2003

2004

2005

2006

2007

APM

90,00

93,03

96,11

97,22

99,67

APK

100,60

100,68

102,16

105,70

116,64

RLS

9,21

9,39

9,40

9,43

9,50

AMH

98,90

99,20

99,60

99,98

99,99

Indek Pendidikan

82.04

84,28

84,96

86,61

87,13

 

Prestasi Akademik ditunjukan oleh Tingkat Kelulusan dan nilai rata-rata

 

Jenjang

2003

2004

2005

2006

 

%

Rata2

%

Rat2

%

Rata2

%

Rata2

SMP

100

5,56

96,72

6,18

99,20

8,02

99,86

7,80

SMA

100

6,98

100

7,01

99,39

8,99

99,63

7,93

SMK

100

7,24

100

7,17

98,81

7,57

98,70

7,75

 

Dari data tersebut diatas ternyata APM di Kota Sukabumi stiap tahun meningkat, kemudian APK juga meningkat, AMH meningkat hal ini berdampak pula pada Indek pendidikan terus meningkat, tapi bila dibandingkan dengan angka prosentasi kelulusan dari tahun 2003 mengalami penurunan samapi angka 3,28% kemudian tahun 2006 meningkat kembali 2,28% dan pada tahun 2007 peningkatannya hanya 0,66% untuk jenjang SMP. Bila dilihat dari mutu menunjukan nilai lulusan mengalami pluktuasi yaitu dari tahun 2004 meningkat 0,62 poin, tahun 20051,84 dan tahun 2006 untuk tingkat SMP justu menurun 0,12 poin. Dengan contoh data tersebut ternyata ukuran APM,APK,RLS dan Indek Pendidikan di Kota Sukabumi tidak berbanding lurus dengan peningkatan atau penurunan angka prestasi lulusan, berarti seperti penulis sampaikan dari komentar pada soal dua bahwa UAN itu tidak berbanding lurus dengan simbul peningkatan prestasi ataupun tidak bisa dijadikan alat ukur kelulusan tapi merupakan alat ukur untuk melihat ketuntasan minimal belajar siswa.

 

Apalagi bila dibandingkan antara prosentase kelulusan dengan perolehan nilai rata-rata tidak menggambarkan tingkat kualitas, disinilah perlu dikaji ulang tentang UAN jika dilihat dari filosofi strandar nasional yang diamanahkan dalam PP 19 tahun 2005.

Sebenarnya banyak data yang ingi disajikan, namun seperti yang di sampaikan oleh Prof.  Dr. Ahmad Sanusi ” jangan maniak data ” sehingga yang disajikan hanya bagianbagian tertentu, bahkan bada kenyataannya data yang tersedia belum terintegrasi secara menyeluruh seperti yang  diharapkan sebuah Sistem Informasi Pendidikan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: